Kemacetan di Bandung setiap harinya merampas waktu, uang, tenaga, dan kesehatan kita semua. Kondisi transportasi umum (transum) kita yang belum andal dan kurang terjangkau membuat banyak dari kita terpaksa bergantung pada kendaraan pribadi yang pada akhirnya memperparah kemacetan itu sendiri.

Dahulu, angkot adalah tulang punggung warga untuk bepergian dengan murah. Sayangnya, ketidakpastian layanan (ngetem, tarif, rute, jadwal) kini membuat angkot semakin kehilangan daya tariknya. Namun, kita perlu sadar bahwa ini bukanlah murni kesalahan operator angkot, melainkan kegagalan sistem transum di Kota Bandung yang dibiarkan selama puluhan tahun.

Kita tidak bisa membiarkan angkot terbengkalai karena transformasi angkot adalah jalan keluar dari kegagalan sistem transum. Potensi angkot masih sangatlah besar: jaringannya menjangkau pelosok, armada banyak (2.195 buah), dan ukurannya pas untuk jalanan Kota Bandung. Keunggulan-keunggulan ini krusial untuk menyempurnakan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung. Sebab melihat perencanaannya, layanan BRT kelak masih menyisakan sekitar 58.5% wilayah Kota Bandung yang berada di luar cakupan efektif halte bus.

Semua elemen masyarakat—mulai dari wargi Bandung, akademisi, komunitas sipil, hingga operator angkot—sudah siap bergerak bersama. Saat ini, yang dibutuhkan adalah eksekusi dari pemerintah atas lima poin transformasi angkot:

1. Bebaskan supir dari tekanan setoran lewat skema Buy-the-Service;

2. Standarisasi layanan angkot melalui penegakan Standar Pelayanan Minimum (SPM), sebagai timbal balik atas jaminan pendapatan;

3. Integrasikan angkot dengan BRT untuk menjangkau wilayah di luar cakupan BRT;

4. Tunjuk satu otoritas daerah dengan mandat pasti untuk memimpin pengembangan transum secara terintegrasi;

5. Libatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan yang partisipatif.

Kelima langkah konkret ini mustahil terwujud tanpa political will yang kuat. Oleh karena itu, mari rapatkan barisan dan desak Pemerintah Kota beserta DPRD Bandung untuk membuktikan komitmennya lewat tiga tindakan nyata: menerbitkan payung hukum Penyelenggaraan Transportasi Umum, menetapkan alokasi anggaran subsidi transum minimal 5% dari APBD, serta menjamin transparansi melalui pembentukan otoritas pengelola dan forum komunikasi multipihak.

Silakan berikan dukungan kamu dan mohon bantuannya untuk menyebarkan petisi ini, ya!