5.
Masa Depan Angkot dan Keseluruhan Transportasi Umum Bandung Bisa Kita Upayakan
Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia dengan APBD tertinggi. Selain itu, sebagai metropolitan dan pusat ekonomi Jawa Barat, Kota Bandung banyak mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Sehingga akses pada bantuan pendanaan untuk proyek-proyek strategis seperti transportasi umum banyak terbuka. Proyek KCIC dan wacana BRT Bandung Raya adalah buktinya.
Kombinasi bekal fiskal bawaan dan peluang untuk menarik bantuan dari eksternal harus dimanfaatkan optimal. Dalam merancang anggaran, Pemkot harus tahu prioritias, tepat guna, serta tanggap akan peluang.
Di level nasional dan provinsi, sudah banyak kebijakan yang memberikan dasar hukum, mengatur arah, dan bahkan yang memberikan bantuan kepada pemda untuk pengembangan transum.
Saat ini pun, Pemprov sedang mengupayakan implementasi dari program BRT Bandung Raya.
Gap yang perlu diisi adalah kebijakan teknis dari Kota Bandung untuk Transformasi Angkot yang selaras dengan perencanaan BRT Bandung Raya.
subsidi tahunan Transformasi Angkot
porsi subsidi tahunan Kota Bandung untuk BRT Bandung Raya
Total:
Mengoperasikan Transportasi Umum (Biaya Tahunan)*
OPEX BRT Bandung Raya
Rp733 miliar
Potensi revenue:
Rp228 Milyar
Subsidi:
Rp505 Milyar
Subsidi tahunan untuk pengoperasian BRT Bandung Raya akan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi Jabar, Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi dan Sumedang.
Dalam rancangan Bapeda Jabar; porsi kontribusi subsidi Pemerintah Kota Bandung pada 2025 adalah 36%
OPEX Transformasi Angkot
Rp843 Milyar
Potensi revenue:
Rp471 Milyar
Subsidi:
Rp372 Milyar
Perlu pendanaan khusus dari Pemerintah Kota Bandung.
Membangun Transportasi Umum (Biaya Modal Diawal)*
CAPEX BRT
Rp1.94 Triliyun
Dukungan pembiayaan dari World Bank dan Pemerintah Pusat.
CAPEX Transformasi Angkot
Rp102 Milyar***
Perlu pendanaan khusus dari Pemerintah Kota Bandung (hanya untuk tahun awal)*.
Anggaran yang Harus dialokasikan Pemkot Bandung
Anggaran modal diawal yang harus dialokasikan Pemkot Bandung
Sumber & catatan:
*Hitungan estimasi anggaran adalah analisi penulis yang disusun menggunakan data/informasi yang tersedia secara publik. Modelling dan asumsi dari setiap ditungan dapat diakses di: Forecast_BRT Bandung Raya & Transformasi Angkot.
**USD 108,195,982 didapatkan dari hitungan estimasi dalam dokumen Project Assesment Document World Bank Group dengan currency rate 18.000 (5 June 2026).
***Kebutuhan modal Transformasi Angkot sulit dihitung secara presisi tanpa data perencanaan rute Angkot. Dengan menggunakan biaya modal pengembangan BRT Bandung Raya sebagai basis, dan mengasumsikan integrasi infrastruktur fisik dan digital antara BRT dan angkot, penulis mengestimasi biaya modal angkot setidaknya 5,25% dari total biaya modal BRT. Komponen utama dari biaya modal angkot mencakup fasilitas lay-by dan lajur angkot di koridor BRT, integrasi armada angkot ke dalam ITS, serta infrastruktur pendukung lain di luar anggaran BRTI seperti titik henti angkot.
Mungkin tidak akan sekaligus dalam satu tahun, tapi dengan perencanaan anggaran yang sadar prioritas dan tepat guna, alokasi tersebut sangat realistis.
Alokasi pengadaan angkutan hanya 4.6% dari anggaran Dishub Bandung, jauh dari Dishub Semarang yang mengalokasikan 57.4% atau lebih dari 10x alokasi Dishub Bandung. Ini menunjukan rendahnya prioritas transportasi umum dalam agenda Dishub.
Dengan APBD yang lebih kecil dari Bandung, Kota Semarang berhasil mengoperasikan Trans Semarang. Sistem BRT dan angkot feeder yang saat ini digunakan 13jt pengguna.
Pada tahun 2025, Kota Bandung menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar:
Sulit dipahami kenapa anggaran sebesar itu gagal terserap sementara kebutuhan nyata seperti kebutuhan atas transum menahun diabaikan.
Sumber: APBD Kota Bandung 2026
Gambar: detikjabar.com
Transformasi 1
Bebaskan Supir Angkot dari Tekanan Sistem Setoran
Dengan skema Buy-the-Service supir angkot dapat fokus menjalankan layanan sesuai standar tanpa harus pusing mengejar setoran karena pendapatannya menjadi pasti.
Transformasi 2
Standarisasi Layanan Angkot
Karena pendapatan supir, pemilik Angkot, dan operator telah dijamin oleh pemerintah, sebagai timbal baliknya pemerintah berhak menegakkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk Angkot.
Transformasi 3
Integrasikan Angkot dengan BRT Bandung Raya
Dengan rencana saat ini, 58.5% wilayah Kota Bandung berada di luar area efektif halte BRT Bandung Raya. Di sinilah angkot berperan penting sebagai pelengkap dan pendukung keberhasilan BRT Bandung Raya.
Transformasi 4
Tunjuk satu otoritas daerah untuk memimpin pengembangan dan penyediaan layanan transum
Butuh governing body yang otoritasnya spesifik dan jelas membuat transformasi lebih cepat, efektif dan yang terpenting, terkoordinasi dengan baik.
Transformasi 5
Perencanaan transum yang partisipatif
Operator Angkot Kota Bandung (Kopamas, Kobanter Baru, dan Kobutri), akademisi, serta komunitas warga yang mendorong transportasi umum, semua bersedia dan siap diajak bekerjasama. Terbukti dengan berbagai inisiatif transportasi umum yang digagas dari akar rumput.
Walikota dan DPRD Kota Bandung adalah dua aktor kunci yang harus didorong untuk menyusun dan menerbitkan Perda Transformasi Angkot.
Pelan-pelan tapi pasti
Mulai dengan “minimum viable network”
Daripada membanguna sebanyak mungkin rute, di tahap awal, yang lebih penting adalah membangun kepercayaan wargi pada proyek transum, dengan sedikit dulu rute yang dijalankan optimal (minimum viable network). Sehingga transportasi umum dapat mengubah kebiasaan dan menjadi pilihan utama wargi dalam bermobilitas. Faktor ini lah yang akan mendorong “irreversability” dari proyek transum yang membuatnya akan sulit untuk dibatalkan.
Upayakan jariangan yang optimal
Jumlah rute & armada optimal = akses transportasi umum yang luas, bisa dijangkau 400 meter jalan kaki dari manapun, dan dengan armada yang datang maksimal ~10 menit sekali.
Gambar: Bus transportasi umum perkotaan. Sumber: Unsplash
1. Pemerintah Pusat
World Bank Group memberikan pinjaman US$224 juta pembangunan prasarana & peningkatan SDM program BRT di Cekungan Bandung, dengan prasyarat co-financing biaya modal oleh Pemerintah Pusat minimal US$50 juta dan serta biaya operasional dari Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten). Skema ini, membawa titik terang pendanaan untuk transum Bandung.
2. Pemerintah Provinsi
Selain memberikan kepastian payung hukum untuk proyek BRT dan mengalokasikan mayoritas anggaran operasional 18 rute BRT dan 27 rute feeder, Pemerintah Provinsi juga harus berperan mengkoordinasi partisipasi Pemerintah Kota dan Kabupaten Cekung Bandung agar turut bekontribusi secara anggaran dan kebijakan.
3. Pemerintah Kota
Pemkot harus memanfaatkan dukungan Pemerintah Pusat & Provinsi dengan optimal. Bentuk konkritnya, Pemkot harus mengamankan alokasi anggaran dan kebijakan teknis terkait agar dapat berkontribusi optimal pada proyek BRT dan Transformasi Angkot sebagai pelengkapnya.
4. Penyedia Layanan berupa BUMD joint venture Pemprov & Pemkot/kab
Penyedia layaanan adalah BUMD yang harus dimiliki secara kolektif oleh Pemprov & Pemkot/kab Bandung Raya. Ia adalah governning body yang bertanggung jawab pada keseluruhan operasional BRT dan angkot pendukung BRT.
5. Operator
Operator (dalam hal ini koperasi angkot atau operator bus untuk BRT) akan dikontrak secara komersial dan profesional oleh Penyedia Layanan. Ia bertanggung jawab untuk mengelola armada dan supir yang rute dan jam operasionalnya sudah ditentukan Penyedia layanan.
Gambar: Nikita Willy (Selebritis) Naik Angkot. Sumber: sindonews.com
Political will tidak datang dari ruang hampa. Public Pressure dibutuhkan untuk mendorong political will
Catatan: * Spesifikasi piloting berikut adalah rencana awal yang akan dipertajam melalui diskusi lanjutan dengan berbagai pihak